Pertanyaan yang Sering Diajukan

Lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar. Ketika gambut dikeringkan atau dibakar, gambut melepaskan karbon ke atmosfer. Ini berdampak buruk bagi lingkungan (iklim), kesehatan masyarakat, dan akses terhadap pendidikan. Pada tahun 2015, lebih dari separuh kebakaran terjadi di lahan gambut. Kebakaran ini menyebabkan jumlah emisi yang melebihi emisi harian perekonomian di Amerika Serikat. Kebakaran pada tahun 2015 juga telah menyebabkan 100 ribu kasus kematian dini dan ditutupnya sekolah-sekolah akibat kabut asap.

Ada beberapa langkah dari pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2016 untuk mengurangi emisi di lahan gambut. Mulai dari pembentukan Badan Restorasi Gambut pada awal tahun 2016, hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 pada awal Desember, sebagai revisi atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. PP tersebut menegaskan pelarangan pengalihan lahan gambut hingga Pemerintah menentukan zonasi fungsi lindung dan fungsi budi daya. Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa peraturan lanjutan sebagai tindak lanjut PP Nomor 57 tahun 2016.

Upaya perlindungan dan restorasi gambut masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah kesenjangan antara komitmen dan kapasitas antar lembaga maupun antar institusi Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun sub-nasional, dalam perlindungan dan restorasi gambut. Hal lainnya ialah lemahnya fungsi pemantauan oleh masyarakat. Ini disebabkan minimnya akses terhadap dokumen publik maupun dokumen lain yang seharusnya terbuka untuk masyarakat.

Mengingat besarnya dampak negatif lahan gambut yang dikeringkan/dibakar terhadap masyarakat, perlindungan serta restorasi ekosistem gambut perlu menjadi gerakan bersama yang didukung segenap elemen masyarakat. Masyarakat perlu menjalankan fungsi pemantauan, termasuk memahami perkembangan komitmen pemerintah dan pelaku restorasi lainnya dalam melindungi dan merestorasi ekosistem gambut. Untuk menjalankan fungsi pemantauan tersebut, masyarakat perlu mengetahui apa yang terjadi di lapangan serta sejauh mana Pemerintah telah menjalankan komitmennya

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah wadah yang menginformasikan pentingnya lahan gambut dalam melindungi lingkungan hidup dan mengurangi emisi. Perkembangan program restorasi gambut dan tantangan yang dihadapi juga perlu disampaikan. Dengan demikian, diharapkan dapat lahir gagasan-gagasan untuk mendukung tercapainya target restorasi ekosistem gambut.

Platform Pantau Gambut berfungsi sebagai sarana pemantauan kinerja pengelolaan dan restorasi gambut yang dilakukan oleh pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Fungsi sarana tersebut adalah:

1. Sebagai jembatan komunikasi dan koordinasi antar organisasi anggota platform
2. Media pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan restorasi gambut baik yang dilakukan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil
3. Perangkat untuk menampilkan kegiatan organisasi masing-masing anggota sehubungan dengan pengelolaan, advokasi, dan restorasi lahan gambut 

Organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum di Indonesia dan telah melakukan kegiatan, penelitian, atau pekerjaan terkait gambut di Indonesia dapat bergabung di dalam kemitraan Pantau Gambut sebagai mitra dengan mengirimkan email ke info@pantaugambut.id

Data-data kegiatan restorasi didapatkan dari para pihak, baik pemerintah, perusahaan, CSO, atau masyarakat yang melakukan kegiatan restorasi gambut. Data-data tersebut didapat dan ditampilkan dengan persetujuan dari pemilik data. Tim Pantau Gambut memastikan kelengkapan informasi yang didapat untuk menjaga konsistensi data. Selain data-data kegiatan restorasi, ada pula data pendukung lainnya seperti peta moratorium hutan, peta distribusi gambut, dan lain-lain yang didapat dari berbagai pihak. Informasi mengenai sumber data dapat dilihat pada laman Peta Restorasi.

Proses pemilihan komitmen dan figur publik dimulai dengan analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan dan penelitian terkait gambut, kemudian dilanjutkan  dengan diskusi terfokus di tingkat nasional dan daerah dengan organisasi masyarakat sipil di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut. Setelah itu, hasil analisis dan diskusi tersebut dibahas secara menyeluruh dan mendalam bersama Tim Pantau Gambut yang terdiri dari perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil, yaitu: Epistema Institute, Kaoem Telapak, Kemitraan, WRI Indonesia, dan Yayasan Madani Berkelanjutan.

Beberapa kriteria komitmen restorasi gambut:

• Penyampai komitmen
  Komitmen disampaikan oleh pejabat pemerintah di tingkat nasional atau daerah dan pimpinan di suatu perusahaan atau organisasi
• Bentuk komitmen
  Komitmen dapat berbentuk suatu kebijakan (tertuang dalam sebuah dokumen resmi kelembagaan) dan/atau pernyataan publik, transkrip, naskah, ataupun surat edaran.
• Sumber informasi resmi
  Komitmen mempunyai sumber informasi resmi yang dapat diverifikasi dan diakses publik.
• Komitmen disampaikan dalam bentuk kalimat lengkap
  Komitmen yang disampaikan harus dalam bentuk kalimat lengkap yang mengandung subjek, predikat, dan objek serta berbasis aksi nyata.

Pantau Gambut mempunyai visi untuk meninjau kemajuan dari komitmen setiap pelaku restorasi, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil. Dalam versi awal Pantau Gambut, kami akan berfokus pada penjabaran komitmen pemerintah terlebih dahulu karena pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kemajuan dalam hal peraturan dan lembaga untuk restorasi gambut. Seiring berjalannya Pantau Gambut, kami akan berupaya memasukkan komitmen dari pelaku restorasi lainnya.